keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 21/mk/kf.4/2025 tentang nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, ...

Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian ...

1. Segel Elektronik (Electronic Seal) yang selanjutnya disebut E-Seal adalah segel atau tanda pengaman yang dilengkapi dengan piranti elektronik dan/atau terhubung dengan sistem elektronik tertentu ...

b. Pasal 606 ayat (1) KUHP mengatur bahwa “Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada ...

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Pajak Yang Terutang Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan ...

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian ...

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pembuatan faktur pajak, kami sampaikan hal sebagai berikut. Mulai tanggal 12 Februari 2025, seluruh PKP dapat menggunakan ...

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata laksana pusat logistik berikat telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat ...

Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan percepatan layanan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi ...

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ...

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.; Wajib Pajak adalah ...